BBM NAIK: "SBY-BUDIONO TURUN" MENGGEMA DI SELURUH INDONESIA

Hidayatullah.com- Jika pemerintah punya sejumlah alasan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka rakyat juga punya alasan untuk menolaknya. Seperti yang diserukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (22/3/2012) siang.

Sejumlah alasan penolakan HTI terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut, pertama, membuat rakyat semakin sengsara dan jumlah orang miskin meningkat. Hal itu karena menurunnya daya beli masyarakat.

Kedua, sebagian besar masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Sebagaimana diketahui, berdasarkan survei Lingkaran Survey Indonesia tertanggal 11 Maret 2012, 86% rakyat menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga minyak.

Alasan ketiga, BBM sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, HTI menganggap kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak adil.

“Kegagalan (inefesiensi) pemerintah dalam mengelola energi nasional membuat subsidi membengkak, namun kegagalan tersebut kemudian ditimpakan kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM,” demikian bunyi alasan keempat penolakan.

Kenaikan harga BBM, menurut HTI, juga hanya akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang bergerak di sektor hilir dan merugikan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, mayoritas (84 %) pengelolaan migas di sektor hulu saat ini dikuasai oleh swasta khususnya pihak asing. Padahal, tulis HTI, kekayaan alam dan energi adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai individu atau swasta.

Dalam selebarannya yang dibagikan pada unjuk rasa oleh ratusan massa itu, HTI juga menganggap bahwa penjelasan pemerintah soal subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebohongan penguasa atas rakyatnya.

“Pemerintah telah membohongi rakyat,” tegas Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto kepada hidayatullah.com ditemui di sela-sela aksi.

Pembatasan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM merupakan bagian dari upaya untuk meliberalisasikan sektor migas secara total baik sektor hulu maupun hilir, demikian alasan kedelapan HTI mengapa harus menolak kebijakan pemerintah soal harga BBM.

Alasan terakhir versi organisasi pengusung khilafah dan syariah itu ditinjau dari aspek sosial keagamaan.

“Haram bagi penguasa mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri dan menguntungkan asing,” jelas HTI.*

Sementara itu seluruh pelosok negeri sedang dilanda demo tolak BBM naik.

Makassar Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan) berunjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Selatan dan fly over, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (8/3/2012). Ratusan lainnya menggelar aksi serupa. Mereka menolak kenaikan harga BBM yang rencananya diberlakukan pemerintah per tanggal 1 April 2012.

Dalam aksinya, massa Gema Pembebasan membawa poster dan spanduk berisi pesan penolakan kenaikan harga BBM. Beberapa di antaranya mengenakan topeng wajah berlogo Exxon Mobil, Chevron dan Pertamina.

Massa menganggap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM merupakan pesanan dari kaum kapitalis yang melakukan penjajahan ekonomi dan ideologi di Indonesia.

Menurut Ketua Wilayah Gema Pembebasan Sulselbar, Arief Shidiq Pahany dalam orasinya, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan bentuk pengkhianatan terhadap umat Islaam yang notabene merupakan komponen mayoritas di Indonesia. "Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah penyelewengan terhadap kemerdekaan Indonesia, karena menyerahkan kekayaan alam dalam negeri pada penjajah kapitalis asing," ujar Arief.

Selain Gema Pembebasan, seratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, juga menggelar aksi serupa dengan melakukan long march dari kampusnya menuju fly over. Massa mahasiswa UNM menggelar mimbar bebas persis di perempatan jalan bawah fly over. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Toll dan Jalan AP Pettarani, terganggu.

Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel Pasukan Dalmas dari Polrestabes Makassar.

Metrotvnews.com, Medan: Aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi terus bergulir di Tanah Air. Di Medan, Sumatra Utara, aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM diwarnai pembakaran foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mahasiswa juga melakukan sweeping terhadap mobil pelat merah.

Pembakaran foto SBY dilakukan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Medan di di depan Kantor DPRD Sumatra Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Aksi itu sebagai bentuk ketidaksetujuan mahasiswa atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Para mahasiswa juga menuntut agar pemerintah segera menasionalisasikan perusahaan minyak di Indonesia yang kini sebagian besar dikelola pihak asing.

Selain membakar foto presiden, mahasiswa juga melakukan sweeping terhadap mobil pelat merah yang melintas. Mereka mendesak aparatur negara untuk turut serta menolak wacana yang dinilai menyengsarakan rakyat itu. Desakan itu pun dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan guna mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa.(DSY)

Metrotvnews.com, Serang: Demo ratusan mahasiswa yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Serang, Banten, berakhir ricuh. Mahasiswa bentrok dengan polisi yang membubarkan aksi mereka.
Aksi yang digelar ratusan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang di depan Gedung DPRD Banten, semula berlangsung tertib. Mahasiswa berorasi menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemeritah pada April mendatang.

Situasi tiba-tiba ricuh ketika seorang mahasiswa ditangkap polisi karean dianggap sebagai provokator. Seorang mahasiswa lainnya lalu mengejar polisi untuk melepaskan rekannya. Baku pukul antara mahasiswa dan polisi pun tak terelakkan. Mahasiswa itu menjadi bulan-bulanan polisi. Akibat bentrokan tersebut, tiga mahasiswa menderita luka-luka.

Aparat kemudian mendorong mahasiswa mundur dari depan pintu Gedung DPRD Banten. Bahkan polisi memutuskan menembakan gas air mata untuk membubarkan aksi massa yang dinilai semakin anarkis.(DSY)

VIVAnews - Sejumlah aksi unjuk rasa meramaikan Jakarta, Rabu 21 Maret 2012. Mereka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya berlaku awal April mendatang.
Aksi serentak dimulai pukul 10.00 WIB hingga sore. Data Traffic Management Center Polda Metro Jaya menunjukkan ribuan buruh mengepung tiga lokasi yang kerap dijadikan tempat demonstrasi yaitu: Bundaran HI, Istana Negara, dan DPR RI. Ribuan orang berjalan kaki dan menaiki kendaraan menuju tempat unjuk rasa. Menjelang siang mereka semua berkumpul di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan VIVAnews, jalan di depan gerbang Istana Negara, tampak dipagari oleh kawat berduri. Aparat kepolisian bersiaga di depan lengkap dengan rompi dan senapan. Dua sampai tiga water canon disiapkan di lokasi aksi.

Sempat terjadi dorong-mendorong antara polisi dan buruh pendemo ketika massa sedang berjalan menuju Istana dari arah Jalan Merdeka Barat. Hal ini menyebabkan beberapa polisi yang berada di dalam lingkungan Istana, ikut keluar.
Salah satu orator dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menyatakan, apabila pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka mereka akan menyerukan kepada seluruh buruh Indonesia untuk melakukan aksi mogok berskala nasional. Unjuk rasa ini merupakan awal dari demo besar-besaran yang akan yang mereka lakukan hingga pemerintah menentukan sikap.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, penolakan harus dilakukan karena kenaikan harga BBM berdampak pada turunnya daya beli.

Dia mengungkapkan dengan adanya kenaikan harga BBM, maka kenaikan riil upah minium regional (UMR) hanya menjadi 5 persen. "Kalau kemarin saja buruh menutup jalan tol untuk melawan upah minimum buruh yang digugat ke PTUN oleh Apindo, apalagi kenaikan harga BBM. Sebab itu membuat upah buruh semakin turun," ujarnya.

Untuk mengawal aksi buruh ini, kepolisian menerjunkan sekitar 4.000 personel. Polisi memusatkan massa pendemo di depan gerbang Monas yang terletak di seberang Istana Merdeka. Lalu-lintas di sekitar lokasi aksi pun tersendat di lapangan silang Monas.

"Mereka melakukan aksi sudah membuat surat pemberitahuan, semua sudah kami persiapkan, baik dari rute yang kemungkinan dilalui para demonstan dan lain sebagainya," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab.
Selain mengamankan Istana Merdeka, petugas juga menjaga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena dikhawatirkan menjadi sasaran pengunjuk rasa.
Jalannya aksi ini juga sempat membuat akses jalan di sekitar lokasi tidak bisa dilewati. Petugas Traffic Management Center (TMC), Aiptu Kasno, mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk sementara waktu tidak melintasi ruas yang dijadikan tempat unjuk rasa. Pengendara diminta menghindari Jalan Gatot Subroto, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudriman.

Pengguna jalan yang melintasi wilayah Jakarta Utara, untuk sementara waktu menghindari Jalan Yos Sudarso tempat Gedung Walikota Jakarta Utara berada. Karena, sejumlah pengunjuk rasa telah berkumpul di kawasan Tanjung Priok untuk bergerak ke arah Walikota Jakarta Utara.

TMC juga memberi sejumlah jalan alternatif. Antara lain bagi pengendara yang hendak melewati kawasan Bundaran HI dari kawasan Gajah Mada sebaiknya mengambil jalan lain seperti melalui Tanah Abang, Tomang ataupun Harmoni.
Di Ciputat, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa UIN Jakarta, memblokir Jalan Raya Juanda dengan tidur di jalan.

Mereka merebahkan badan di jalan selama sekitar 5 menit. Meski sebentar, akibat yang ditimbulkan tak bisa dianggap sepele. Laju kendaraan dari arah Ciputat menuju Lebak Bulus langsung terhambat. Terjadi kemacetan sekitar 3 kilometer.
Dalam orasinya, mahasiswa menolak keras kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah mencabut Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Migas. Mahasiswa menilai pemerintah telah menempuh jalan tol liberalisasi sektor migas.
Partai Menolak
Penolakan kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di jalan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak setuju dengan rencana pemerintah itu. PKS sebagai partai koalisi sudah mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap tersebut.
"Kami sudah kirim surat ke presiden, harusnya sudah sampai 3 atau 4 hari lalu," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR. Menurut Anis, dalam surat itu, PKS memberikan sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM. Yang jelas, kata dia, dalam opsi itu, PKS tak merekomendasi kenaikan harga BBM.

PKS juga menyoroti rencana pemberian kompensasi setelah kenaikan harga tersebut. PKS juga tak setuju dengan langkah ini. "Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri," kata Anis.

"Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi. Jadi secara fiskal menurut kami masih bisa untuk menaikkan."

Anis menambahkan, untuk mengurangi beban APBN, pemerintah bisa menghemat pengeluaran. Pemerintah harus menghemat belanja pegawai.

Selain itu, serapan anggaran harus dimaksimalkan. Selama ini, kata dia, serapan anggaran masih sangat rendah, sehingga kebanyakan dana hasil utang tidak terpakai. "Ini jadi gangguan dalam fiskal karena ada beban bunga, uangnya juga tidak dipakai," kata Anis.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan ada tiga pilihan yang bisa ditempuh terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yakni pembatasan subsidi, menaikkan BBM dan tidak ada kenaikan. Dan PDIP memilih untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Penolakan juga datang dari Partai Hanura. Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto bersikukuh menolak kenaikan harga BBM. “Kami konsisten menolak karena kami membawa suara rakyat. Kalau rakyat menolak, masak kami mengamini,” ujar Wiranto.

Ia pun berpendapat, sebetulnya masih banyak cara untuk mendongkrak APBN selain mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM. “Apalagi banyak masyarakat yang tak sependapat dengan kebijakan itu. Demo di banyak tempat tidak bisa dinafikan begitu saja oleh pemerintah,” kata Wiranto.

Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menilai pemerintah perlu membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Karena masyarakat miskin akan merasakan beban yang berat akibat kenaikan harga BBM tersebut.
"Pemerintah selalu hanya menyampaikan bahwa beban APBN sangat berat akibat menanggung besarnya susbsidi. Kemudian dikatakan bahwa subsidi itu selama ini tidak mencapai sasaran," ujar Muzani dalam perbincangan.

Padahal, menurut Muzani, pemerintah juga tak bisa membantah sebagian besar yang menikmati subsidi BBM tersebut adalah masyarakat menengah bawah.

Metrotvnews.com, Ambon: Unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni premium dan solar, terus berlangsung di berbagai daerah. Di Ambon, Maluku, Jumat (16/3), aksi protes BBM naik diwarnai bentrok antara mahasiswa dan polisi.  Bahkan, pengunjuk rasa juga sempat memukuli Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Suharwiyono.


Bentrokan terjadi di depan pintu masuk Kantor Gubernur Maluku di Kota Ambon. Ketika itu mahasiswa IAIN memaksa masuk ke dalam kantor gubernur. Namun upaya mahasiswa dihadang pasukan polisi yang dipimpin langsung Kapolres Ambon AKBP Suharwiyono. Mahasiswa semakin beringas. Bahkan, mahasiswa tak segan-segan memukuli AKBP Suharwiyono yang ikut mengamankan aksi. Pengunjuk rasa juga melempari polisi dengan batu.


Polisi marah dan mengejar pengunjuk rasa. Seorang demonstran yang diduga ikut melakukan pemukulan ditangkap. Untuk membubarkan massa, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara.(DSY)

Jayapura (ANTARA News) - Sekitar 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam empat organisasi yakni HMI, PMII, GMKI, dan PMKRI cabang Jayapura, Kamis, menggelar aksi demo dan menolak kenaikan BBM yang direncanakan mulai berlaku 1 April 2012 mendatang.

Para demonstran yang membawa bendera organisasi secara bergantian melakukan orasi yang menolak diberlakukannya kenaikan BBM.

Ketua Komisi B DPRP Papua Yulius Rumbainusi dihadapan para demonstran mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keberatan warga ke pemerintah pusat.

Sedangkan untuk di daerah, pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rifai untuk membahas kenaikan BBM dan solusinya sehingga tidak memberatkan warga.

"Harus ada kebijakan daerah, apalagi APBD sudah ditetapkan," jelas Ketua Komisi B DPRP Papua, Yulius Rumbainusi.

Usai mendengar penjelsan dari wakil rakyat,para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib.
(E006)

PALEMBANG, KOMPAS.com- Unjukrasa menentang kenaikan harga BBM bermunculan di Palembang, Sumatera Selatan, sejak awal pekan ini. Selasa (20/3/2012), gedung DPRD Sumsel diramaikan dua kelompok pengunjukrasa yang berbeda.

Kami melakukan unjukrasa ini karena para ibu rumah tangga yang merasakan pertama dampak kenaikan BBM ini.

Kelompok pertama terdiri dari sekitar 50 ibu rumah tangga yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumsel. Di sela orasi, mereka menggelar aksi teatrikal dengan alat-alat dapur dan menggendong bayi yang tak mendapat susu karena harganya terlalu mahal.
"Kami melakukan unjukrasa ini karena para ibu rumah tangga yang merasakan pertama dampak kenaikan BBM ini. Sekarang ini dampaknya sudah terasa karena harga-harga sudah naik. Padahal harga BBM sendiri belum benar-benar naik. Bagaimana nanti kalau sudah benar-benar naik," kata Ketua 1 Muslimah HTI Sumsel Qisthy Yetti Handayani.
Kelompok kedua adalah gabungan dari 11 organisasi mahasiswa di Palembang. Mereka menggelar aksi teatrikal dengan berpakaian dan bercaping layaknya petani sembari melumuri tubuh mereka dengan lumpur.
Aksi ini dimaksudkan memperlihatkan derita rakyat kecil yang akan kian miskin apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan. "Inilah penderitaan rakyat kecil, lama-lama mereka hanya bisa berpakaian lumpur saja karena semua barang semakin mahal harganya," kata salah satu pemain teatrikal.
Di sela orasi, para mahasiswa meneriakkan yel-yel "BBM naik, SBY turun". Aksi ini juga diwarnai pembakaran poster Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Kedua aksi berlangsung dengan penjagaan petugas kepolisian. Kedua kelompok tersebut berencana akan menggelar unjukrasa lebih besar jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi. 

Sumber:

http://hidayatullah.com/read/21842/22/03/2012/9-alasan-tolak-kenaikan-harga-bbm-versi-hti.html

http://news.detik.com/read/2012/03/08/112531/1861202/10/ratusan-mahasiswa-makassar-demo-tolak-bbm-naik

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/03/19/147466/Mahasiswa-Medan-Bakar-Foto-SBY-Tolak-BBM-Naik

http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2012/03/20/147556/Demo-Mahasiswa-Tolak-BBM-Naik-di-Serang-Ricuh

http://fokus.vivanews.com/news/read/298271-ribuan-buruh-kepung-istana-tolak-bbm-naik

http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/03/16/147269/Demo-Tolak-BBM-Naik-Mahasiswa-Pukuli-Kapolres-Ambon/1

http://www.antaranews.com/berita/302673/mahasiswa-jayapura-demo-tolak-kenaikan-bbm

http://regional.kompas.com/read/2012/03/20/16235626/Ibu-Ibu.Demo.Tolak.Kenaikan.Harga.BBM