KABINET SBY = KABINET MUSIBAH?

Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah reshuffle ecek-ecek. Tidak ada pertimbangan profesional, kapabelitas, dan integritas. Yang ada adalah bagi-bagi kekuasaan dan rejeki. Setelah me-reshuffle SBY tutup mata, sambil mempersilakan para menterinya merampok APBN dengan syarat dia tetap aman sampai 2014.

“Kabinet ini adalah kabinet innaa lillah alias kabinet musibah. Tunggu saja laknat Allah agar negara yang dipimpin seorang psikopat ini bisa segera berakhir,” kata aktivis 77/78, Indro Tjahyono yang berbicara dalam diskusi bertajuk “Bubarkan KIB (Kabinet Indonesia Boros)” di Rumah Perubahan 2.0, Selasa (25/10). Hadir sebagai pembicara lain Laode Ida Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin.

Menurut Indro, di kabinet SBY hanya berfungsi sebagai moderator. Tanpa visi dan arahan yang jelas, siapa pun menterinya pasti akan linglung. SBY juga tidak perlu orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menjadi menteri. Dia hanya mempertimbangkan “keamanan” posisinya sampai 2014 dari gangguan Parpol di legislatif.


Hal senada juga disampaikan Laode. Dia menjelaskan, menjelang reshuffle kemarin seorang Duta Besar ditelepon oleh Istana untuk menduduki posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH). Tentu saja, dengan imbalan si menteri akan menjadi mesin uang bagi Parpol orang Istana tersebut. Namun sang Dubes mengatakan, bahwa dia tidak menguasai bidang lingkungan hidup. Dia juga menyarankan agar ditunjuk untuk posisi menteri bidang lain yang lebih dikuasainya. Setelah itu, sang Dubes tidak menerima telepon lagi.

“Saya mendengar langsung dari Dubes tersebut. Ini menunjukkan perombakan kabinet memang sama sekali tidak mempertimbangkan faktor profesionalisme, apalagi kredibilitas. Tidak bisa tidak, reshuffle adalah ajang bagi-bagi kekuasaan dan rejeki dengan Parpol asal SBY aman sampai 2014. Padahal ini pasti tidak efektif. Paling lama 1,5 tahun lagi, SBY pasti akan diabaikan para menterinya. Mereka akan sibuk bekerja untuk diri sendiri dan Parpolnya untuk 2014,” papar Laode.



Bisa Ramping

Irman berpendapat, sesuai dengan pasal 18a dan 18b UUD 1945 tentang desentralisasi, semestinya SBY bisa merampingkan kabinetnya. Biarkan daerah mengurus kepentingan masing-masing. Kementerian cukup 11-13 saja. Sejumlah kementerian bisa digabungkan. Misalnya, Nakertrans masuk ke Kemendagri. Begitu juga dengan Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, dan lainnya.

“Keliru kalau dikatakan kabinet sekarang kabinet gemuk. Sebab, sejak awal memang sudah gemuk. Sebaiknya menterinya sedikit, tapi Wamennya banyak. Jadi, nanti ada menteri yang punya wamen lebih dari satu. Misalnya, Wamendagri bidang Tenaga Nerja dan Transmigrasi, Wamendagri bidang Perdagangan, dan seterusnya,” ujar Irman.


Laode setuju dengan Irman. Kementerian bisa lebih ramping. Tentu saja, tetap harus ada koordinasi secara nasional. Sayangnya, SBY lebih suka menjadikan reshuffle sebagai ajang bagi-bgi kekuasaan dan rejeki kepada para Parpol pendukung.

Irman mengingatkan, jika kondisi seperti ini diteruskan, rakyat bisa marah. Mereka merasa ditipu karena Pemilu yang memakan biaya sangat besar, hanya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan dan rejeki. Fungsi check and balances parpol sama sekali tidak ada. Sayangnya pemerintah sama sekali mengabaikan kemungkinan ini. Mereka lebih sibuk memperkaya diri dan kelompoknya belaka. (mzs)

Sumber:
http://www.eramuslim.com/berita/foto/aktivis-77-78-kabinet-ini-adalah-kabinet-innaa-lillah-alias-kabinet-musibah.htm