MATINYA NURANI: DPR MENARI DI ATAS KEPEDIHAN RAKYAT

Menyedihkan, ditengah kasus kelaparan dan kemiskinan masih merebak di Indonesia, DPR justru mengalokasikan dana 20 miliar untuk sebuah kamar Badang Anggaran (Banggar). Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh menyatakan anggaran sebesar itu adalah hal yang harus dikeluarkan demi mengoptimalkan kapasitas ruangan.

"Renovasi ruang rapat baru Badan Anggaran, dengan mengoptimalkan kapasitas dan fasilitas ruangan, seperti penggunaan furniture yang efisien, penggunaan sound system, dan layar monitor besar, maupun penggunaan akustik ruangan," kata Nining Indra Saleh di Gedung MPR/DPD/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR RI dikerjakan oleh PT PP yang memenangkan tender dengan nilai proyek Rp19.995 miliar.
Namun, sebelumnya juga telah dilakukan tender konsultan perencana dan tender konsultas pengawas dengan nilai poyek sekitar Rp800 juta.
Nining menjelaskan, renovasi ruang rapat baru Badan Anggaran yang berada di dekat ruangan Komisi I dan Komisi III DPR RI, agar kegiatan rapat-rapat Badan Anggaran bisa lebih efisien dan optimal.
"Apalagi, kinerja Badan Anggaran cukup padat, seperti membahas perencanaan anggaran maupun pengawasan anggaran," katanya.
Menurut dia, ruang rapat Badan Anggaran DPR sebelumnya yang berada di Gedung Nusantara I DPR sudah kurang layak untuk menampung anggota Badan Anggaran yang jumlahnya 85 orang, apalagi pada saat rapat bersama pemerintah, bisa menampung hingga 150 orang.
Karena itu, kata dia, Setjen DPR RI merenovasi sebuah ruangan di Gedung Nusantara II menjadi ruang rapat baru Badan Anggaran.
Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR RI saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Interior di ruang rapat baru Badan Anggaran DPR RI terlihat menggunakan fasilutras akustik, ornamen dari kayu, serta terpasang monitor televisi berukuran sekitar tiga meter kali dua meter serta dua monitor lainya berukuran sekitar dua meter kali dua meter.
Di ruang rapat baru Badan Anggaan itu juga ada ruang pimpinan dan ruang tamu VIP.
Kasus Gizi Buruk Masih Merebak di Indonesia
Keputusan banggar untuk mengalokasikan dana 20 Miliar hanya untuk sebuah kamar, tentu melukai hati nurani rakyat. Ditengah kondisi masyarakat yang sedang ditempa badai kelaparan, keputusan tersebut tentu melihatkan bentuk ketidakadilan.
Menurut, dr Jimmy R Tambunan, SpoG kinerja ketahanan pangan secara nasional masih jauh untuk dikatakan baik. Meski adanya penurunan, kenyataan permasalahan kurang gizi dan kualitas sumberdaya manusia masih muncul dimana-mana.Jika pada awalnya kasus Gizi Buruk terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, kini telah diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya.
Gizi buruk atau dalam masyarakat sering disebut busung lapar adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor. Gizi buruk secara langsung maupun tidak langsung akan menurunkan kecerdasan anak, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta menurunkan produktivitas, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumberdaya manusia.
Selain, di Nusa Tenggara Timur, wabah gizi buruk juga terjadi di Sumatera Utara. Dikemukakan, persentase rata-rata kasus gizi buruk di Sumut mencapai angka 4,1 persen.
Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Sumut daftar balita gizi buruk yang mendapatkan dana pendamping dan menjalani perawatan di rumah sakit tahun anggaran 2011 adalah Kabupaten Asahan 15 orang, Batubara 13, Deli Serdang 4, Dairi 15, Humbahas 8, Karo 10, Langkat 10, dan Labuhan Batu 10. Sedangkan tingkat kota adalah Binjai 8 orang dan Gunung Sitoli 6.
“Total penerima dana yang dirawat di rumah sakit seluruh kabupaten/kota sebanyak 238 orang. Umumnya penderita berusia di bawah 3 tahun,” papar Sofiah MKes, Penanggung Jawab Program Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Sumut di Medan pada Agustus 2011.

Ternyata kasus kurang Gizi, tidak hanya terjadi di luar Jawa. Seperti dilansir Tubusmedia, Di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, yang letaknya sangat dekat dengan lokasi Candi Borobudur, ditemukan 21 anak kurang gizi. Dengan rincian 13 anak di bawah garis titik (BGT) dan delapan anak bawah garis merah (BGM). Jumlah tersebut dilihat dari Kartu Menuju Sehat (KMS) masing-masing balita. (23/07/2011)
Pada KMS tersebut terdapat garis perbandingan usia dengan berat badan balita. Dengan ketentuan jika balita tersebut berada pada bawah garis titik, maka dapat dikatakan balita tersebut tergolong kurang gizi. Jika balita tersebut berada di bawah garis merah, maka balita tersebut condong ke arah gizi buruk.
Jumlah balita di seluruh Kecamatan Borobudur yang tergolong di bawah BGT sebanyak 252 anak, sedangkan yang tergolong di bawah BGM mencapai 87 anak.
Dokter Eka Ari Wibawa mengatakan, data pertumbuhan balita di posyandu se-Kabupaten Magelang pada tahun 2010 berjumlah 95.958 anak. Balita yang tercatat BGT mencapai 3.446 anak, dan yang tergolong BGM 1.374 anak. “Untuk pemulihan semua balita kurang gizi dan gizi buruk diberikan tambahan makanan MP-ASI, namun apabila ada suatu penyakit tertentu maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan, ” ucap Eka.
Dari hasil pantauan, balita yang mengalami kurang gizi dan gizi buruk diakibatkan kemiskinan keluarga, yang saat ini diperparah erupsi Gunung Merapi. (Pz)

Polemik mengenai anggaran 2 milyar untuk toilet di DPR masih terus bergulir. Petinggi DPR pun beresikeras bahwa renovasi toilet harus dilakukan.
Salah satunya adalah Ketua DPR, Marzuki Alie. Ia mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar kalau memang fasilitas tersebut mengalami kerusakan.
"DPR itu orang-orang politik, tidak mengerti urusan gedung, memeliharanya bagaimana. Itu urusannya pemerintah melalui Setjen DPR, termasuk kuasa pemegang anggarannya. Tidak ada kaitannya dengan DPR," katanya, di Semarang, Jumat.
"Saya pikir di manapun juga, apakah di sekolah, masjid, gedung, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya, kalau toiletnya rusak ya wajib diperbaiki," katanya.
Hal itu dia ungkapkan sebelum memberikan kuliah umum bertema "Kebijakan Pendidikan dalam Menyiapkan Generasi Muda Menuju Visi Indonesia 2025-2045" di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang.
Ia menjelaskan, DPR itu mengurusi anggaran sebesar Rp1.400 triliun, sementara untuk memperbaiki fasilitas toiletnya tidak diperbolehkan meski sudah mengalami kerusakan.
Terkait rencana perbaikan toilet di Gedung DPR, Marzuki mengatakan, urusan gedung, urusan pemeliharaan fasilitas kerja anggota DPR merupakan urusan pemerintah melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
Karena itu, Alie yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu meminta untuk tidak terus mencurigai apa yang dilakukan, seolah-olah DPR menghabis-habiskan uang rakyat.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Anis Matta. Ia menilai renovasi toilet anggota DPR yang menelan biaya 2 miliar adalah hal yang wajar. Karena itu kegiatan tersebut tidak perlu dipersoalkan.
“Renovasi itu diperlukan dan semua sudah diurus oleh Sekretariat Jenderal DPR sehingga tidak perlu dipersoalkan,” kata politisi PKS itu.
Kenyataannya, kata Anis, sekarang ini sudah banyak toilet yang tidak bisa digunakan sehingga perlu perbaikan. Apalagi itu toilet di bagian ruang kerja dewan.
Namun sebaliknya anggota DPR dari Gerindra Asrian Mirza mengatakan kegiatan seperti itu sebenarnya tak lebih dari cari-cari proyek saja. “Bukan cerita baru, kegiatan Setjen DPR sangat sering sebagai proyek belaka. Ada proyek absensi dan sekarang soal renovasi toilet.”
Menurutnya, kalaupun ada yang diperbaiki, tidak harus semua. “Jadi hentikan proyek itu, lebih baik untuk MCK agar rakyat hidup sehat.”
Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat menjelaskan, toilet yang berada di Gedung Nusantara I belum direnovasi sejak dibuat sekira tahun 1994 silam. “Kalau dihitung usianya sudah 17 tahun,” katanya kepada wartawan di DPR, Rabu (4/1).
Beli Peralatan
Dalam pagu anggaran, Setjen DPR memang memasukan biaya renovasi sebesar Rp2 miliar, yakni untuk membeli peralatan baru pelengkap toilet seperti kloset, urinior, wastafel termasuk jet shower. “Kita harapkan bisa semua diperbaiki, tapi kalau tidak cukup, sebagian kecil bisa dianggarkan berikutnya.”
Kondisi toilet yang sekarang ini, lanjutnya tidak lagi nyaman dan sehat. “Kalau masuk ke toilet mungkin bisa diperhatikan, bau.”
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Thomafi menyatakan di Gedung Nusantara I terdapat 220 toilet. Nanti akan dilihat mana yang perlu diperbaiki atau tidak.
“Selama ini sudah banyak minta diperbaiki, karena memang ada kerusakan, seperti mampet, kran tak berfungsi dan lainnya.
Lantas haruskah hanya untuk perbaikan harus menelan dana 2 milyar rupiah. Bukankah hanya untuk menyedot wc yang mampet dan memperbaikinya tidak perlu menelan dana sebesar itu.
Padahal dana sebanyak itu bisa dialokasikan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak atau bahkan membangun sebuah sekolah.
Jambi Butuh Sekolah, Harga 1 SMK Hanya 1,2 Milyar
Di Jambi, misalnya, Pemprov Jambi melalui dinas pendidikan mengucurkan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agrobisnis dan Ruang Kelas Baru (RKB) di Kecamatan Jangkat.
Hal itu dikatakan Kadis Pendidikan Provinsi Jambi H Idham Kholid ketika mengunjungi SMK 1 Merangin. Bahkan perhatian dari Pemprov Jambi ini juga di-support melalui Pemkab Merangin.
‘’Kami sudah menganggarkan untuk pembangunan SMK Agrobisnis dan RKB di Jangkat, nilainya mencapai Rp 1,2 miliar. Kemudian juga untuk usulan penambahan RKB di SMK 1 Merangin tetap kami proses, sebab usulan perencanaan yang diberikan baru masuk. Biasanya untuk bantuan RKB kami berikan dalam bentuk uang dengan nilai 1 RKB Rp 40 juta,” katanya seperti dilansir metrojambi.com, Jum'at (23/12/2011)
Sementara Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar mengatakan, sangat antusias dengan pembangunan di Merangin. Sebab, Merangin memiliki berbagai cara dan upaya untuk terus melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya pendidikan.
Selain itu, Wagub juga salut dengan kekompakan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, sebab baru Merangin yang memiliki sekolah gratis untuk dhuafa. ‘’Ini terobosan baru yang diterapkan Bupati Merangin dan ini juga sebagai contoh kabupaten lain.
Di Merangin saja bisa kok di kabupaten tidak,” terangnya. Bukan itu saja, Merangin salah satu kabupaten dengan pendidikan yang lengkap. Sebab mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi sudah ada di Merangin.
’’Hal ini bisa dijadikan contoh, salah satunya sekolah gratis, tinggal lagi bagaimana kita akan melanjutkan pendidikan yang siap kerja,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Merangin H Nalim ketika diwawancarai mengatakan, bantuan dari provinsi ini merupakan rangkaian ikatan erat kerjasama, baik Provinsi Jambi dan Merangin. Namun, Pemkab Merangin juga tidak tinggal diam.
Untuk diketahui bersama, Jambi adalah salah satu provinsi yang mengalami permasalahan serius mengenai pendidikan.Ini terlihat dari banyaknya sekolah yang melebihi kapasitas daya tampung siswa.
Di SD 61 di Kasang Pudak memiliki hampir 800 siswa. Dengan kondisi demikian siswa terpaksa berlajar secara bergiliran. Oleh karena itu, masyarakat meminta perhatian pemerintah agar mendapatkan penambahan kelas atau dibangun SD baru.(Pz)

Sumber:
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/rakyat-masih-lapar-banggar-habiskan-20-miliar.htm
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/harga-toilet-dpr-lebih-mahal-dari-satu-sekolah-di-jambi.htm