KEJAHATAN KORUPSI SAMPAI MEMBUNUH JIWA RAKYAT MISKIN

Potensi kerugian Negara dari kasus Tindak Pindana Korupsi (TPK) dari data tahun 2000 sampai semester 2010 mencapai Rp. 46.6 triliun. Modus korupsi yang dilakukan diantaranya, money politic rekrutmen elit parpol, praktek suap dan percukongan dalam Pilkada, Pemilu Legislasi sampai Pilpres, penjarahan asset APBD sampai APBN  (Kementrian, BUMN, BUMD) oleh aparat Parpol dan state capture corruption-corruption beureucracy. Sedangkan data  penanganan perkara TPK oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) mulai dari tahun 2004 sampai 2011 sebanyak 265 perkara.

KORUPSI: SISTEM YANG MENGGURITA

Siapapun yang telah mengendarai sepeda motor dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya di ibukota negara ini, pasti tahu rahasia umum dipersulitnya pembuatan SIM jika tanpa uang tambahan yang dipersyaratkan. Banyak yang harus mengikuti arus untuk terjebak membayar lebih, dari sistem percaloan yang “dilegalkan” oleh, yang katanya, oknum POLRI. Ada pula yang senang adanya fasilitator untuk membantunya membuat SIM lebih cepat.Sistem yang “bermasalah” itu, mungkin muncul bukan hanya dari kenakalan yang namanya oknum POLRI itu. Tetapi, dari pihak pemohon SIM pun telah membuka celah dari awal sehingga memicu pembudayaan legalisasi pungli, yang biasanya dikemas dengan nama "Pembuatan SIM Kolektif".